Menhub Dukung Pelayaran Feri Lhokseumawe-Penang

lautBanda Aceh, 1/12 (Antaraaceh) – Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mendukung rencana Pemerintah Aceh membuka jalur pelayaran feri penumpang dan angkutan barang antara Lhokseumawe dengan Penang, Malaysia maupun sebaliknya.

“Saya dukung, silakan buka hubungan pelayaran laut antara Lhokseumawe dan Penang, Malaysia. Kita tidak boleh tunggu dan ini harus terealisasi segera,” kata Menteri Perhubungan Iqnasius Jonan di Banda Aceh, Senin.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan dalam pertemuannya dengan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Selain pelayaran Lhokseumawe-Penang, kata dia, pemerintah pusat juga berupaya meningkatkan infrastruktur transportasi, baik darat, laut maupun udara.

Untuk laut, kata dia, Kementerian Perhubungan sudah menginstruksikan kepada Pelindo, perusahaan pengelola pelabuhan, untuk segera mengoperasikan Pelabuhan Calang, Aceh Jaya, sebagai pelabuhan ekspor minyak curah kelapa sawit.

“Begitu juga pelabuhan lainnya di Aceh. Kami sudah meminta agar Pelindo segera mengembangkannya menjadi pelabuhan ekspor. Ini semata-mata dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh,” kata Iqnasius Jonan.

Sedangkan transportasi darat, sebut Menteri Perhubungan, Pemerintah Aceh menyampaikan beberapa ruas jalan rusak dan longsor. Permasalahan ini akan disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

“Untuk transportasi udara, bandara-bandara yang ada akan ditingkatkan kapasitasnya. Begitu juga dengan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, kemampuannya juga ditingkatkan,” kata Ignasius Jonan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh berencana membuka pelayaran feri dari Pelabuhan Krueng Geukeuh, Lhokseumawe menuju Penang, Malaysia.

“Pelayaran internasional ini tidak hanya ditujukan kepada orang, tetapi juga barang. Dengan adanya pelayaran ini, komoditas pertanian dan perkebunan Aceh, khususnya dari dataran tinggi Gayo, bisa dipasarkan ke negeri jiran tersebut,” kata dia.

Namun, kata Muzakir Manaf, kendalanya ada di pengadaan kapal. Pemerintah Aceh sudah menganggarkan dana pembelian kapal. Tapi, kalau dibeli di dalam negeri, butuh waktu lama. Sedangkan dibeli diluar negeri, diperbolehkan atau tidak.

“Ini yang menjadi masalah. Kami ingin rencana ini cepat terealisasi. Apalagi ada pihak yang bersedia menampung dan memasarkan komoditas pertanian dan perkebunan Aceh,” kata Muzakir Manaf.

Pin It

Leave a Reply