Sejarah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe

Perubahan tatanan sistem pemerintahan melalui keberadaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Perubahan ini akan diikuti oleh pergeseran paradigma kebijakan publik yangsangat mendasar. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengharapkan perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

 Dengan adanya keleluasaan otonomi bagi daerah mengandung makna bahwa daerah memiliki kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan setiap program dan kegiatan pembangunan yang dimulai dari rencana pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, monitoring  dan evaluasi setiap program dan kegiatan yang ada di lingkungan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan telah dibentuknya Kota Lhokseumawe sebagai Daerah Otonomi berdasarkan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2001 maka Pemerintah Kota Lhokseumawe harus menghadapi paradigma pembangunan daerah dengan persiapan-persiapan yang selaras dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM), manajem dan sistem kelembagaan yang diarahkan pada peningkatan daya saing perekonomian.  Untuk mengaktifkan semua itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyusun serangkaian perangkat daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan pokok dan lain-lain kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Salah satu kebijakan penting Pemerintah Kota Lhokseumawe, mengeluarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor. 13 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.  Dalam melangkah kedepan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan selaku Dinas di Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

Sehingga lahirlah sebuah lembaga pemerintah yaitu Kantor Perhubungan Kota Lhokseumawe dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 135 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan Kota Lhokseumawe. Dengan didasari hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antaraPusat Daerah,
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan.

Yang kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan Personil dan kepala Kantor  yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2004. Kantor Perhubungan Kota Lhokseumawe adalah Unsur Penunjang Kegiatan perhubungan Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perhubungan, Kantor Perhubungan Kota Lhokseumawe mempunyai fungsi :

  1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Perhubungan Kota Lhokseumawe.
  2. Pengurusan Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum lainnya.
  3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan dibidang Perhubungan
  4. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Kantor.

         Salah satu kebijakan penting Pemerintah Kota Lhokseumawe, mengeluarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor. 13 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe. Sektor Perhubungan merupakan salah satu faktor utama yang turut menggerakkan roda perekonomian suatu daerah, harus direncanakan dan dikelola dengan baik. Sektor perhubungan meliputi perhubungan darat, laut dan udara dimana sektor ini juga merupakan sektor yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang akan menjadi salah sumber Pendapatan Asli Daerah.

         Peran Kantor Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Kesejahteraan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh Kepala Daerah Kepadanya, adapun tugas pokok dari Kantor Perhubungan Kota Lhokseumawe mengatur Arus Jalannya Lalu-lintas dan trayek antar Kota Lhokseumawe dan menjaga Keamanan Tansportasi Perhubungan Darat dalam hal ini bekerja sama dengan pihak kepolisian.Sebagian dari Tugas Kantor Perhubungan menggali dan mengumpulkan Pajak Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.Pembangunan disektor Perhubungan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional yaitu dalam pergerakan orang dan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan juga antar negara.

Pemerintahan yang baik (good governance) prioritas utama Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe,  sehingga unsur yang dicita-citakan oleh masyarakat dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Oleh sebab itu diperlukan sistim perencanaan pembangunan yang mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang berdaya guna dan berhasil guna melalui prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan legitimateserta sustainable, bebas KKN.